Depkes Tidak Tanggapi Aksi ODHA Gugat Distribusi ARV
|
Jakarta,SatuDunia: Pendistribusian ARV kembali bermasalah. Setelah pada tahun 2007 terputus 5-6 kali, pada Maret-April 2008, ARV kembali terhenti. Sekelompok ODHA menuntut transparansi distribusi ARV ke Depkes RI. Namun sayang, aksi mereka tidak mendapat tanggapan.
Terhentinya distribusi ARV tak urung mendatangkan kecemasan dan kepanikan di kalangan ODHA. Mereka merasakan ketakutak akan resistensi, menurunnya kadar cd4 serta ancaman infeksi opportunistik. Ketiadaan ARV tentu mendatangkan pertanyaan besar bagi mereka karena pemerintah—melalui Departemen Kesehatan RI—yang mengelola ARV. Obat bagi ODHA ini, disediakan di rumah sakit yang menjadi rujukan dalam penanganan HIV/AIDS secara gratis. Melihat permasalahan tersebut, komunitas ODHA sepakat untuk melakukan aksi menuntut transparansi distribusi ARV. Kamis, (24/4), kurang lebih 50 orang ODHA mendatangi Gedung Depkes di Jl. Rasuna Said, Kuningan, untuk meminta kejelasan tentang pengadaan ARV di Indonesia. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah bertanggungjawab dalam pengadaan ARV. Menurut mereka, jumlah ARV harus disesuaikan dengan kebutuhan ODHA. Komunitas ini—dalam siaran pers di mailinglist aids-ina—merinci jumlah ODHA versi Depkes hingga September 2007 berjumlah 16.288 orang. Jumlah tersebut terdiri dari infeksi HIV sejumlah 5.904 orang dan positif AIDS 10.384 orang. per September 2007. Menurut kalangan ini, jumlah ini tentu jauh di bawah kenyataan karena berdasar estimasi, pada tahun 2006 angka penderita HIV/AIDS di Indonesia berjumlah 193.000 orang. Dalam aksinya, komunitas ini meminta pemerintah secara aktif memberikan layanan ARV kepada ODHA. Selama ini perhatian pemerintah dinilai kurang. Berdasarkan data yang didapat yakni RSK Dharmais, RS Kramat, RS Persahabatan, LKI dan YPI menyebutkan bahwa hampir 100% ODHA putus ARV karena tidak ada stock ARV di Rumah Sakit. Pihak yang berwenang tidak dapat menjelaskan penyebab permasalahan tersebut. Subdit P2ML Direktorat P3L hanya memberikan informasi, ARV terlambat karena ada sesuatu di luar jangkauan Depkes yang tidak dapat diintervensi. Akibat ketidakjelasan tersebut, dalam aksi kali ini, komunitas ODHA mengeluarkan tuntutan: 1. Menuntut perubahan dan perbaikan sistem pendistribusian ARV 2. Subsidi penuh untuk ARV lini 1 dan 2 dalam APBN 3. Libatkan komunitas orang terinfeksi HIV dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, perencanaan dan penganggaran ARV 4. Semua pihak yang berwenang dalam sistem pendistribusian ARV harus menjamin secara 5. Pengumuman baik lisan dan atau tertulis tentang ketersediaan ARV di rumah sakit rujukan Namun sayang, aksi yang mereka lakukan tidak mendapatkan tanggapan dan jawaban dari petinggi Depkes. ”Tidak ada seorangpun yang bisa menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Ibu Menkes tidak bersedia menemui kami,” terang seorang ODHA dalam release-nya. Akhirnya, merekapun membubarkan diri tanpa mendapatkan penjelasan. Mereka pulang dengan beragam pertanyaan yang belum juga terjawab. Lantas, kepada siapa mereka harus bertanya? Sumber: aids-ina@yahoogroups.com |
Versi cetak
Kembali ke atas